JAKARTA,iDoPress - Wakil Ketua Operator Mikrotrans Purimas Jaya,Rahmadoni mengatakan,operator Mikrotrans yang dianakemaskan karena mendapat kuota pengadaan lebih banyak adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK).

"Ya benar yang dianakemaskan (Koperasi Wahana Kalpika)," ujar Rahmadoni saat dikonfirmasi,Rabu (31/7/2024).

Rahmadoni menuturkan,Ketua Umum Mikrotrans KWK adalah Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufik Azhar.

Baca juga: Sopir JakLingko Demo di Balai Kota Jakarta,Singgung Pimpinan Transjakarta yang Disebut Semena-mena dan Tak Adil

Komisi B membidangi perekonomian yang meliputi pengawasan pelaksanaan anggaran pada badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta,termasuk TransJakarta.

Rahmadoni menduga,ada konflik kepentingan dalam proses pengadaan Miktrotrans antara PT TransJakarta dengan pemilik KWK.

"Kebetulan yang bersangkutan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta,sekaligus Ketua KWK,jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," ucap Rahmadoni.

Rahmadoni mengatakan,jika tuntutan yang telah disampikan tak dipenuhi,para sopir Jaklingko akan membuka peluang untuk melaporkan dugaan kongkalikong pengadaan Mikrotrans ke KPK.

"Bisa saja kami lakukan (lapor KPK) kalau tidak ada penyelesaian yang baik dari pemprov DKI,Dishub DKI,dan TransJakarta. Tapi,sejauh ini kami belum ada rencana," kata dia.

Sementara itu,Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta,sekaligus Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Taufik Azhar membantah tudingan armadanya memonopoli Mikrotrans Jaklingko.

"Itu enggak benar (soal dianakemaskan). Saya kerja di sini,jadi dewan di sini. Saya serahkan sama yang di atas saja," ujar Taufik saat dikonfirmasi wartawan.

Baca juga: Audiensi,Perwakilan Sopir Jaklingko Sampaikan Tiga Tuntutan ke Dishub DKI

Sebelumnya diberitakan,Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membatah adanya tuduhan yang menyebut Direksi Transjakarta menganakemaskan atau mendiskriminasi satu operator mitra Jaklingko.

Tuduhan itu mencuat setelah adanya massa demo sopir Jaklingko yang menilai adanya ketidakdilan terkait kuota armada Mikrotrans antar operator.

"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya (penyerapan armada) ada yang 90 sekian persen realisasinya,ada yang 90 sekian,ada 75 persen,ada 65 persen," jelas Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta,Jakarta Pusat,Selasa (30/7/2024).

Kuota layanan Mikrotrans dipegang oleh PT Transportasi Jakarta. Syafrin menyebut,TransJakarta telah cukup proposional dalam memberikan kuota pada setiap operator.

"Jadi jika melihat itu sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional,tetapi memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen," ucapnya.

Baca juga: Sopir JakLingko Demo Depan Balai Kota,Heru Budi Limpahkan ke Dinas Perhubungan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.