Hubungi kami

KPU Didesak Segera Ubah Aturan "Threshold" Pilkada Sesuai Putusan MK

2024-08-20 HaiPress

JAKARTA,iDoPress - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didesak agar segera merevisi peraturan tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.

Desakan itu disuarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menanggapi keputusan baru Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan syarat ambang batas pencalonan atau "threshold" di Pilkada.

"Mendesak KPU untuk segera merevisi dan mensosialisasikan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah sesuai dengan Putusan MK terbaru," ujar Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati dalam keterangan pers,Selasa (20/8/2024).

Baca juga: MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada,Anies dan PDI-P Bisa Maju di Jakarta

Desakan itu juga ditujukan untuk keputusan syarat usia yang ditetapkan oleh MK.

Putusan terbaru MK itu menggugurkan keputusan Mahkamah Agung yang membolehkan adanya calon di bawah usia 30 tahun.

Khoirunnisa mendesak KPU bertindak mandiri dan profesional untuk memastikan pencalonan kepala daerah yang sah secara konstitusi.

"Dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," ucapnya.

Sebelumnya,MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya,atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan,threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Baca juga: MK “Reborn” sebagai “Penyelamat” Demokrasi

Dengan putusan ini,maka syarat ambang batas untuk tiap daerah otomatis turun menyesuaikan dengan jumlah pemilih.

Untuk Pilkada Jakarta misalnya,parpol atau gabungan parpol kini hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pileg DPRD untuk mengusung pasangan calon.

Dengan putusan ini,Anies Baswedan kembali memiliki peluang maju di Pilkada Jakarta,meski hampir semua parpol sudah diborong oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

PDI-P yang semula tidak memenuhi ambang batas pun kini bisa mengusung pasangan calon sendiri pada Pilkada Jakarta,tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Penafian: Artikel ini direproduksi dari media lain. Tujuan pencetakan ulang adalah untuk menyampaikan lebih banyak informasi. Ini tidak berarti bahwa situs web ini setuju dengan pandangannya dan bertanggung jawab atas keasliannya, dan tidak memikul tanggung jawab hukum apa pun. Semua sumber daya di situs ini dikumpulkan di Internet. Tujuan berbagi hanya untuk pembelajaran dan referensi semua orang. Jika ada pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual, silakan tinggalkan pesan kepada kami.
©hak cipta 2009-2020 Pendidikan Online Yaxing    Hubungi kami SiteMap