JAKARTA,iDoPress -Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai,Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melemahkan ruang publik untuk mengkritik pemerintah.

Hal itu dia ungkapkan saat berorasi di depan massa yang terdiri dari guru besar,akademisi,dan aktivis 1998 di depan Gedung Mahkamah Konstirusi (MK),Jakarta Pusat,Kamis (22/8/2024).

“Kami harus sampaikan enam dosa Jokowi. Yang pertama,menghilangkan,melemahkan,dan menghancurkan ruang publik untuk kritik dan protes,” ujar Usman Hamid.

Dosa kedua Jokowi adalah melemahkan dan memandulkan sikap oposisi partai di dalam parlemen.

Baca juga: Pengesahan RUU Pilkada Ditunda,Ketua BEM UI: Hanya Untuk Meredam

“Yang ketiga,mengerdilkan lembaga-lembaga penegakan hukum,betul?” tanya Usman.

“Betul,” jawab peserta aksi yang lain.

Selain itu,Jokowi juga dinilai berdosa karena telah melemahkan peran media massa.

Lalu,Jokowi juga telah memecah belah masyarakat melalui politik polarisasi.

“Yang keenam,merusak integritas pemilu. Apakah ini akan kita biarkan?” kata Usman.

“Lawan!” pekik massa.

Peserta aksi meneriakkan agar Jokowi turun dari jabatannya,saat ini juga. Massa juga menuntut agar dinasti politik diturunkan.

Kini,massa telah membubarkan diri. Sebagian dari mereka bergerak menuju depan Gedung DPR karena aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa masih berlangsung di sana.

Baca juga: Tolak Revisi UU Pilkada,Said Iqbal: Kenapa Takut Bertarung Adil? Jangan Jadi Pengecut!

Sebelumnya,Aktivis 1998 dan para akademisi memekikkan “Selamatkan demokrasi”,“Selamatkan Konstitusi” saat tiba di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terkait dengan UU Pilkada.

“Selamatkan demokrasi. Selamatkan Konstitusi. Turunkan Jokowi,” pekik para aktivis saat berjalan dari arah Gedung RRI ke depan Gedung MK,Kamis (22/8/2024).

Massa datang ke MK sambil membawa sejumlah spanduk dan banner. Beberapa di antara bertuliskan “MK itu Solusi Jangan Lu Lagi Lu Lagi”,”#Save MK Jangan Begal Konstitusi”,“Demokrasi di Titik Nadir”.

Lalu,ada juga,banner ukuran besar bertuliskan ”Indonesia Darurat Demokrasi,Matinya Demokrasi Indonesia”. “Baleg DPR Pembangkang Konstitusi”. “Tolak Pilkada Akal-akalan Penguasa,Kawal Putusan MK”.

Baca juga: Kena Lemparan Botol dari Demonstran,Habiburokhman: Risiko Wakil Rakyat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.