JAKARTA, iDoPress- Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Indonesia membubarkan diri usai menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu digelar untuk menyampaikan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menyuarakan sejumlah aspirasi terkait pelaksanaannya.

Berdasarkan pemantauan iDoPress di lokasi, massa mulai meninggalkan area aksi sekitar pukul 14.42 WIB.

Sebagian peserta menaiki mobil komando, sementara lainnya meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor.

Mereka membubarkan diri secara tertib setelah rangkaian orasi selesai dilakukan.

"Perhatikan kembali barang bawaannya, segera kembali ke kendaraan masing-masing," ujar salah satu orator dari atas mobil komando.

Tak lama setelah massa meninggalkan lokasi, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) langsung membersihkan kawasan bekas aksi.

Sejumlah sampah terlihat berserakan di lokasi, mulai dari botol minuman plastik, kemasan makanan, hingga hair cap yang digunakan para peserta aksi.

Sekitar pukul 14.44 WIB, aparat kepolisian mulai mengangkat barikade besi yang sebelumnya dipasang untuk menutup akses Jalan Medan Merdeka Selatan.

Jalur dari arah Jalan MH Thamrin menuju Gambir yang sempat ditutup selama demo kembali dibuka.

Kendaraan roda dua maupun roda empat langsung melintasi kawasan tersebut dan arus lalu lintas di sekitar Monumen Nasional (Monas) terpantau lancar.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah terkait pelaksanaan Program MBG.

Mereka meminta Presiden terus melanjutkan dan memperkuat Program MBG sebagai program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Selain itu, mereka mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola program agar lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Massa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aturan, kebijakan, dan mekanisme pelaksanaan MBG yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan serta berpotensi menghambat keberhasilan program.