Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Ferril Dennys

ESKALASI demonstrasi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil kembali pecah ke jalanan prihal managemen BGN semestinya cukup jadi pesan keras untuk didengar—bahwa evaluasi total penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan protes musiman yang gampang menguap bersama algoritma pemberitaan.

Di balik demo demo itu tersimpan suatu hal mendasar yakni menyangkut cara negara merespons tuntutan pembenahan.

Pemerintah tampaknya belum cukup serius merespon tuntutan reformasi program ambisius yang telah menyedot ratusan triliun rupiah dari APBN itu. (Kompas, 17/7/2026)

Yang membuat demonstrasi ini sulit dibendung bukan karena massa anti terhadap program sosial.

Justru sebaliknya: rakyat tahu betul ada kebutuhan-kebutuhan lain yang jauh lebih mendesak dan semestinya mendapat prioritas lebih tinggi dalam alokasi anggaran negara.

Ketika dana publik dalam jumlah masif dikucurkan tetapi manfaatnya tidak terasa nyata di lapangan, kekecewaan adalah konsekuensi tak terhindarkan.

Dan ketika kekecewaan itu tidak mendapat respons yang memadai, ia menjelma menjadi demonstrasi.

Antara Program Sosial dan Ladang Rente

Kekhawatiran paling serius berkembang di tengah masyarakat adalah kesan kuat bahwa MBG lebih dekat ke praktik bisnis dan rente daripada program kesejahteraan yang tulus.

Ini bukan tuduhan ringan, dan tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa jawaban jelas.

Program sebesar ini — yang menyentuh jutaan anak di seluruh pelosok negeri — seharusnya berdiri di atas fondasi transparansi, bukan dikelilingi kabut kepentingan.

Di sisi yang lain keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana teknis di lapangan belum berhasil menjadi simpul menghubungkan program negara dengan denyut ekonomi lokal.

Kenyataan di lapangan berbicara bahwa di banyak daerah, SPPG belum terlihat betul-betul tersambung ke rantai pasok petani lokal dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.

Alih-alih menjadi katalisator penggerak ekonomi rakyat, SPPG justru kerap tampak berjalan dalam ekosistemnya sendiri — eksklusif dan tertutup dari dinamika ekonomi lokal sejatinya paling berhak diuntungkan dari program ini.

Bayangkan potensi terlewatkan: jika setiap SPPG wajib menyerap bahan baku dari petani dan pemasok lokal, MBG bukan hanya program gizi, ia bisa menjadi mesin penggerak ekonomi desa dan kawasan.

Kehadiran titik SPPG diharapkan bisa jadi daya dorong agar petani kecil punya pasar terjamin.