JAKARTA, iDoPress - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tidak mengaitkan kasus sekolah rusak dengan pemotongan dana bagi hasil (DBH) maupun kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Yudha dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2026), saat menyoroti kasus SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh sejak 2024 dan baru akan dibangun kembali tahun ini.

Yudha mengaku prihatin karena di media sosial maupun pemberitaan muncul narasi yang menyebut keterlambatan revitalisasi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat.

Menurut dia, DPRD DKI tidak pernah membahas pengurangan anggaran pendidikan maupun kesehatan akibat kebijakan efisiensi.

"Saya juga sedih melihat di media sosial, di pemberitaan, masalah kasus SDN 09 ini. Seolah-olah diarahkan bahwa ini adalah kesalahan dari pemerintah pusat. Gara-gara nyalahin DBH, nyalahin efisiensi. Padahal kita di DPRD DKI Jakarta enggak pernah membahas masalah efisiensi pengurangan anggaran atau apa pun itu, khususnya kepada anggaran pendidikan dan kesehatan," kata Yudha, Senin.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui jika memang terdapat kesalahan dalam mengelola program revitalisasi, bukan justru melempar kesalahan kepada pihak lain.

"Kalau ada mismanajemen, kalau ada kesalahan dari internal, kalau ada kesalahan dari Pemerintah DKI Jakarta, ya diakui saja salah. Enggak apa-apa, bagus kok. Jangan nyalahin ke pihak yang lain," ujarnya.

Yudha juga meminta Pemprov DKI memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dalam mempercepat perbaikan sekolah-sekolah yang rusak.

Menurut dia, pemerintah pusat saat ini sedang menjalankan program revitalisasi sekolah dalam skala besar.

Karena itu, DKI seharusnya dapat memanfaatkan program tersebut apabila ada sekolah yang belum dapat dibiayai melalui APBD.

"Daripada saling menyalahkan, kenapa tidak kolaborasi? Kalau pemerintah pusat punya program revitalisasi sekolah, kenapa enggak Pemerintah DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah pusat?" ujar Yudha.

Ia menilai sebagian sekolah di Jakarta yang belum masuk daftar pembangunan melalui APBD bisa diusulkan untuk direvitalisasi menggunakan anggaran pemerintah pusat.

"Tujuannya untuk apa? Untuk anak-anak penerus bangsa kita. Supaya mereka mendapatkan pendidikan terbaik, sekolahnya bagus, gurunya bagus," kata dia.

Yudha pun mengingatkan agar persoalan sekolah rusak tidak lagi dijadikan bahan saling menyalahkan antarpemerintah.

"Jangan ada terulang lagi. Yang bagus diklaim, yang jelek menyalahkan pihak lain," ucapnya.